Tuntutan masyarakat akan pengelolaan anggaran negara yang transparan, akuntabel, terintegrasi, dan berbasis kinerja merupakan faktor pendorong bagi pemerintah untuk melaksanakan reformasi selain kebutuhan internal pemerintah sendiri. Sebagai pioner, Departemen Keuangan telah memulai proses reformasi sejak tahun 2004. Perubahan yang dilaksanakan mencakup aspek penataan organisasi, perbaikan proses bisnis, dan peningkatan manajemen sumber daya manusia.

Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) sebagai suatu sistem berbasis teknologi informasi ditujukan untuk mendukung pencapaian prinsip-prinsip pengelolaan anggaran tersebut. Seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan anggaran yang meliputi penyusunan anggaran, manajemen dokumen anggaran, manajemen komitmen pengadaan barang dan jasa, manajemen pembayaran, manajemen penerimaan negara, manajemen kas dan pelaporan diintegrasikan ke dalam SPAN.

Perubahan yang paling mendasar yang diusung SPAN adalah otomasi proses bisnis yang dijalankan di Ditjen Anggaran dan Ditjen Perbendaharaan. Proses-proses yang sifatnya pengulangan (repetition) yang selama ini dilaksanakan secara manual akan diotomasi oleh sistem. Perubahan lainnya lainnya adalah:

  • penggunaan database tunggal yang sebelumnya berdiri sendiri-sendiri baik di tingkat pusat, unit vertikal maupun satuan kerja
  • perekaman data sekali yang sebelumnya dilaksanakan di setiap unit yang terkait, dan
  • pembakuan business rules untuk semua proses serta analisis.

 

Perubahan yang signifikan tersebut menuntut perbaikan pada proses bisnis yang dijalankan dan perubahan pola pikir para pihak yang terlibat pada proses bisnis tersebut, baik pengguna langsung dari Departemen Keuangan (internal), maupun dari kementerian/lembaga (eksternal).

 

Pembangunan dan implementasi SPAN melibatkan banyak pihak baik lingkungan internal Departemen Keuangan maupun pihak eksternal seperti kementerian lembaga, Bank Indonesia dan perbankan umum. Mengingat luasnya cakupan SPAN dan banyaknya pihak-pihak yang terlibat, dibutuhkan kesepahaman dan dukungan yang kuat dari seluruh stakeholders.

 

Visi:Terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel lalui sistem informasi manajemen keuangan yang terintegrasi.Misi:

  1. Mengembangkan proses bisnis secara berkelanjutan dengan mendasarkan pada praktek penyelenggaraan yang sesuai dan terbaik
  2. Menerapkan paket solusi yang terintegrasi untuk mendukung sistem yang aman, akurat dan handal
  3. Memastikan diterimanya perubahan oleh pemangku kepentingan dan memberikan solusi lengkap terhadap dampak perubahan.

 Moto:dengan SPAN banyak hal bisa diselesaikan

 

Kebutuhan untuk memperbaharui undang-undang di bidang keuangan negara di Indonesia sudah lama ada. Sebelumnya, peraturan yang menjadi landasan pengelolaan anggaran adalah undang-undang warisan Belanda, lndische Comptabiliteitswet (1CW) tahun 1925. Undang-undang itu dibuat untuk pemerintahan kolonial yang tidak memerlukan keabsahan proses demokrasi dan pertanggungjawaban pemerintah yang menjalankannya. Undang-undang ICW dibuat di jaman di mana keterbatasan komunikasi dan informasi juga membatasi pergerakan uang tunai dan uang pinjaman.  Pemerintahan Indonesia paska-Reformasi menghadapi dunia yang berbeda. Krisis ekonomi melipatgandakan utang pemerintah dan menggerus pendapatan negara, posisi fiskal Indonesia yang baik sebelum krisis ekonomi pun hilang lenyap. Akibatnya, bukan hanya situasi fiskal yang berubah, begitu juga kondisi pembuatan kebijakan publik. Lewat sudah hari-hari di mana segelintir teknokrat dapat mendikte masalah-masalah fiskal penting dan mengimplementasikannya tanpa tentangan. Keputusan tentang kebijakan fiskal sekarang harus melalui ujian-ujian yang seharusnya dalam debat-debat demokratis dan dibentuk untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang muncul dari sistem politik dan pemerintahan desentralisasi. Tuntutan-tuntutan untuk transparansi yang lebih besar dan pemberantasan korupsi harus direspon pemerintah di semua tingkatan pemerintahan, termasuk dalam perencanaan dan implementasi anggaran. Sehingga kebijakan fiskal di masa datang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, walaupun keduanya tetap penting, tetapi akan juga memerlukan perubahan mendasar dalam cara Pemerintah Indonesia mengelola keuangan publik. Memperkuat standar-standar masalah keuangan sudah lama dijadikan prioritas utama Pemerintah. Untuk menjawab tuntutan masyarakat untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan demokrasi yang lebih luas, Indonesia harus memulainya dengan manajemen keuangan publik yang lebih baik. Sementara itu, sumber-sumber pendapatan yang berkurang dan kebutuhan pengeluaran publik yang meningkat mengharuskan cara-cara baru untuk menggunakan uang masyarakat dengan bijaksana, hemat, dan transparan. Lebih lagi, desentralisasi fiskal menambahkan satu lembaran baru pada kompleksitas manajemen keuangan publik yang meminta adanya sistem manajemen keuangan publik yang baru dan lebih baik. Pada tahun 1998, Pemerintah Indonesia memulai pekerjaan untuk mereformasi sistem manajemen anggaran dan keuangan pemerintah. Dalam rangka itu, pada bulan Agustus 1998 tim perumus dibentuk oleh Menteri Keuangan untuk membuat rancangan undang-undang pembuatan anggaran, pengelolaan perbendaharaan, dan audit. Pada September 2000, Pemerintah Indonesia mengajukan tiga rancangan undang-undang hasil tim perumus ke DPR, yaitu tentang Keuangan Negara, Perbendaharaan Negara, dan Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Ketiga undang-undang ini mengandung prinsip-prinsip dasar tentang proses penganggaran pemerintah dan pengelolaan keuangan dan berfungsi sebagai dasar hukum reformasi di pengelolaan belanja publik dan lembaga di Indonesia. Prinsip-prinsip utama reformasi ini adalah:

  • Pertanggungjawaban ke DPR dan ke masyarakat;
  • Transparansi penuh tentang semua transaksi pemerintah;
  • Memberdayakan para manajer professional untuk menghasilkan unjuk kerja optimal dari institusi-institusi pemerintah;
  • Pengawasan yang kuat professional dan independen dari BPK, dan menghilangkan overlap fungsi-fungsi audit.

Untuk mengawal reformasi pengelolaan keuangan, pada April 2001 Depkeu membentuk Komite Penyempurnaan Manajemen Keuangan (KPMK) yang bertugas mengarahkan kelompok-kelompok kerja yang masing-masing bertugas hal-hal yang berhubungan dengan peningkatan manajemen keuangan pemerintah, memfasilitasi dialog dengan Legislatif mengenai rancangan-rancangan undangundang Keuangan Negara, Perbendaharaan Negara, dan Audit, dan merekomendasikan perbaikan-perbaikan organisasi, prosedur, dan sistem. Para donor internasional mendukung usaha Pemerintah dalam mereformasi pengelolaan belanja publik di Indonesia. Untuk mendukung usaha Pemerintah dalam mereformasi pengelolaan keuangan publik dan meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemakaian dana publik, termasuk dalam hal pengadaan, Bank Dunia dan ADB menulis laporan Country Financial Accountability Assessment (CFAA) dan Country Procurement Assessment Report (CPAR) di bulan Maret 2001. Kedua dokumen itu merupakan bagian dukungan Bank Dunia dan ADB dalam usaha Pemerintah untuk mereformasi manajemen sumber daya masyarakat, meningkatkan transparansi dalam masalah-masalah keuangan, dan memerangi korupsi. Pada pertemuan CGI di Tokyo (Oktober 2000), Pemerintah Indonesia membuat komitmen khusus untuk mereformasi manajemen keuangan dan sistem pengadaan sesuai dengan anjuran-anjuran di dalam CFAA dan CPAR. Sementara itu, untuk menghimpun informasi tentang dasar-dasar hukum penganggaran pemerintah dan sebagai persiapan diskusi rancangan undang-undang di DPR, dirasa perlu untuk mengorganisir workshop-workshop dan forum-forum diskusi dengan LSM-LSM, pakar-pakar dan spesialis internasional dan melakukan studi banding. Sebagai contoh, Depkeu bekerja sama dengan OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) dan Bank Dunia menyelenggarakan “Seminar tentang Acuan-Acuan Dasar Hukum untuk Penganggaran” di Jakarta, 2-3 Oktober 2001 dimana dibicarakan pengalaman-pengalaman dan best practice penganggaran. Demikian pula, OECD dan Pemerintah Belanda mensponsori Indonesia Day untuk delegasi Indonesia saat penyelenggaraan OECD-Asian Senior Budget Officials Meeting di Singapura, 19-20 November 2001. Setelahnya, dua seminar “Pengenalan Medium Term Expenditure Framework (MTEF)” dan “Peranan dari MTEF” dilaksanakan di Jakarta dengan pembira-pembicara dari ahli-ahli dan pelaku-pelaku yang berasal dari negara-negara anggota OECD. Akhirnya pada tanggal 15 April 2003, setelah mendapatkan persetujuan DPR, Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disahkan. Pasal 3 (1) menyatakan agar Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Undang-Undang ini adalah yang pertama disahkan dari 3 rancangan undang-undang keuangan. Berikutnya Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disahkan 14 Januari 2004, dan Undang-Undang ketiga No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pada 19 Juli 2004. Pada saat yang sama, Pemerintah memformulasi Economic Policy Package (EPP) pada September 2003. EPP pada satu sisi bertujuan utama untuk meningkatkan secara signifikan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen keuangan publik dan penggunaan sumber daya, dan pada sisi lainnya untuk memobilisasi sumber daya melalui administrasi pendapatan. Setelah mantap dengan dasar-dasar hukum yang baru disahkan, Menteri Keuangan secara resmi mengusulkan kepada Bank Dunia tentang pendanaan modernisasi manajemen keuangan publik – kemudian akan dikenal sebagai SPAN – melalui mekanisme GFMRAP (Government Financial Management and Revenue Administration Project). Bank Dunia dengan cepat merespon usulan tersebut dengan Perjanjian Pinjaman No. LN-4762-IND tanggal 22 December 2004 yang merealisasikan keberadaan GFMRAP. Memasuki tahun 2005, PSSU (Project Services and Support Unit) yang berada di bawah Depkeu menjadi unit pengelola program GFMRAP. Bagian penting GFMRAP adalah SPAN system sebagai platform reformasi manajemen keuangan publik. Seperti namanya, SPAN dimaksudkan sebagai sistem perencanaan dan pengelolaan anggaran yang lengkap. Sistem tersebut seharusnya akan menyediakan data yang konsisten, hanya perlu di-entry sekali, dan dapat diakses dari semua 179 KPPN dan 30 Kanwil di seluruh Indonesia dan 5 kementrian pilot (akan diperluas ke semua kementrian pada fase-fase berikutnya). Walaupun SPAN akan diserahkan sebagai sistem “turn-key”, SPAN direncanakan mempunyai 5 komponen:

  1. COTS (Commercial-Off-The-Shelf), perangkat keras dan lunak sistem utama yang menyediakan fasilitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
  2. Collaboration Environment, perangkat keras dan lunak yang diperlukan untuk pengguna menggunakan SPAN secara efektif.
  3. Wide Area Network (WAN), jaringan komunikasi eksternal yang menghubungkan ke COTS.
  4. Cabling, koneksi fisik di dalam setiap lokasi.
  5. Data Center dan Disaster Recovery Center, dimana Data Center adalah bangunan fisik tempat COTS sementara Disaster Recovery Center adalah tempat sistem backup COTS di Surabaya.

 Dengan bantuan Bank Dunia, Depkeu menyiapkan dokumen Request for Proposal (RFP) yang diberi judul SPAN Bid Document. Telah disepakati bahwa pengadaan SPAN akan mengikuti standar proses pengadaan 2-tingkat dari Bank Dunia. Tingkat pertama hanya akan menilai kelayakan peserta lelang, dan kemudian tingkat kedua menilai solusi yang diusulkan. Proses yang tampaknya panjang ini dipilih karena mempertimbangkan besar dan kompleksitas sistem SPAN. Sementara itu, Profil Resiko yang dibuat tim pengadaan mengidentifikasi beberapa fungsi penting yang diperlukan untuk menyukseskan implementasi SPAN. Fungsi-fungsi tersebut termasuk perlu bergabungnya:

  1. Konsultan Business Process Improvement (BPI), untuk membuat proses-proses bisnis yang optimal untuk SPAN
  2. Konsultan Change Management & Communication (CM&C), untuk mengantisipasi dampak perubhan yang diakibatkan SPAN
  3. Konsultan Information & Communication Technology (ICT) Strategy, untuk mempersiapkan organisasi-organisasi TI di Depkeu dalam menyambut operasional SPAN
  4. Advisor Project Management, untuk memastikan ada hubungan kerja yangbaik antara kelompok-kelompok kerja SPAN
  5. Penyedia sistem Service Desk, untuk menyediakan fasilitas bantuan bagi pengguna dalam menggunakan SPAN

 Dalam mengantisipasi dimulainya pekerjaan-pekerjaan implementasi SPAN, Pengendalian Proyek SPAN direalisasikan dengan membentuk tim RPPN (Reformasi Penganggaran dan Perbendaharaan Negara) yang diketuai oleh Menteri Keuangan. Untuk pengendalian dan pengawasan operasional, tim RPPN akan dibantu oleh tim Koordinasi Teknis. Kontrak dengan Multipolar sebagai konsultan ICT Strategy; dan Ecorys mulai bekerja sebagai konsultan BPI. Pada akhir proses lelang SPAN, LG-CNS terpilih untuk menyediakan sistem SPAN Depkeu yang modern. Kontrak implementasi SPAN ditandatangani antara Depkeu dan LG-CNS pada tanggal 10 Juli 2009. Tim pengadaan Depkeu sedang dalam proses seleksi untuk menentukan kandidat yang akan diundang untuk fungsi-fungsi Konsultan CM&C dan penyedia sistem Service Desk. Kedua fungsi tersebut baru diperlukan sebelum operasional SPAN. SPAN sudah dideklarasikan sebagai salah satu program unggulan DETIKNAS (Dewan TIK Nasional) menggambarkan besarnya komitment Pemerintah dan artinya di tingkat nasional.

 

Logogram ini menggambarkan tiga elemen yang memusat dan mengintegrasi sehingga membentuk sebuah bangun segitiga. Tiga elemen pada logogram menunjukan bahwa SPAN dikembangkan dan dikelola oleh tiga institusi yang berbeda, yaitu Direktorat Jendral Perbendaharaan, Direktorat Jendral Anggaran serta Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan Sekretariat Jenderal. Ketiganya adalah instansi pada Kementerian Keuangan.Tiga elemen dibedakan dengan warna yang berbeda satu sama lain. Warna logo menggunakan warna dasar yang mencermin ketiga unit eselon I Kementerian Keuangan tersebut. Warna warni ini yang diharapakan bisa menjiwai perjalanan SPAN di masa sekarang dan mendatang.Ketiga elemen tersebut bergerak ke titik pusat secara teratur sehingga membentuk bangunan segitiga untuk mensimbolkan bahwa masing-masing institusi saling berintegrasi dan bersinergi mencapai tujuan bersama secara teratur dan direncanakan. Hal ini juga sesuai dengan salah satu karakteristik SPAN, yaitu terintegrasi/terotomasi secara penuh.Logotype ini mempunyai fungsi untuk mendeskripsikan dari aktivitas yang sedang berlangsung. Dalam hal ini, aktivitas tersebut adalah sebuah sistem yang disebut SPAN. Font SPAN dirancang dengan ukuran paling besar untuk memudahkan dalam proses recognizing (pengenalan). Kemudian akronim dari SPAN dirancang lebih kecil agar tidak mendahului nama yang utama.Adapun jenis font SPAN dirancang dalam kondisi bold (tebal)  dan lowercase (huruf kecil). Kondisi bold untuk menunjukan ketegasan serta konsistensi dalam menjalankan sistem yang merupakan bagian dari reformasi di bidang keuangan. Sedangkan kondisi lowercase untuk menunjukan kedinamisan dan keramahan.

 

TIM PENASEHAT

Tata SuntaraSekretaris Ditjen Perbendaharaan
Ari  WahyuSekretaris Ditjen Anggaran
Paruli LubisDirektur Transformasi Perbendaharaan
RakhmatDirektur Sistem Penganggaran
Tri Buwono TunggalDirektur Pelaksanaan Anggaran
Rudi WidodoDirektur Pengelolaan Kas Negara
Yuniar Yanuar RasyidDirektur Akuntasi dan Pelaporan Keuangan
Hari Utama RibowoDirektur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Anandi WatiDirektur Sistem Manajemen Investasi
Abdul Rahman RitongaDirektur Sistem Perbendaharaan
Parluhutan HutahaeanDirektur Anggaran I, DJA
Bambang DjasmintoDirektur Anggaran II, DJA
Sambas MulyanaInspektur III Itjen Kemenkeu
 Direktur Anggaran III, DJA
  

NARASUMBER

 
Hari NoegrohoNarasumber dalam rangka reformasi proses bisnis dan teknologi informasi pada SPAN
Milagros V. GregorioGFMRAP Projest Management Advisor
Hari PurnomoWorld Bank Task Team
Suresh GummalamWorld Bank Task Team
Jonas FallovWorld Bank Task Team
  

TIM KOORDINASI TEKNIS

Paruli LubisDirektur Transformasi Perbendaharaan, DJPBN
RakhmatDirektur Sistem Penganggaran. DJA
Sri HartatiPj. Kepala PUSINTEK, Setjen Depkeu

 

No votes yet

SUB TIM TEKNOLOGI INFORMASI

                                                      Kasubdit TSA Dit. Transformasi Perbendaharaan DJPBN
AfrizalKasubdit Teknologi Informasi Penganggaran Dit Sistem Penganggaran DJA
 Kasubdit Pengembangan Aplikasi Dit. SP DJPBN
 Kabid Pengelolaan TIK Pusintek
 Kasubdit Pengembangan Aplikasi DSP
 Kabid Perencanaan dan Kebijakan TIK Pusintek
 Kasi Pengembangan Aplikasi A Subdit Pengembangan Aplikasi Dit. SP DJPBN
 Kasubbid Perencanaan dan Arsitektur TIK Pusintek
 Kasubbid Layanan Pengguna Pusintek
 Kasi Pengembangan Aplikasi B Subdit Pengembangan Aplikasi Dit. SP DJPBN
 Kasi Pengembangan Aplikasi C Subdit Pengembangan Aplikasi Dit. SP DJPBN
 Kasi Pengembangan Aplikasi D Subdit Pengembangan Aplikasi Dit. SP DJPBN
 Kasi Basis Data Penganggaran Subdit TIP Dit. Sistem Penganggaran DJA
Prih HaryantaKasi TSA I subdit TSA Dit. Transformasi Perbendaharaan DJPBN
Poppy WidiastutiKasi TSA II subdit TSA Dit. Transformasi Perbendaharaan DJPBN
 Kasi TSA III subdit TSA Dit. Transformasi Perbendaharaan DJPBN
Ridwan Mukti KencanaPelaksana pada Dit Sistem Penganggaran DJA
Hendra LesmanaPranata Komputer pada Pusintek
Batara SitorusPelaksana pada Pusintek
Irwan SuliantoroPranata Komputer Muda pada DJA
Dody TriwibowoPranata Komputer Muda pada DJA
Uud Dinullah AhmadPranata Komputer Muda pada DJA
Yuliardi MuliawanPelaksana pada Dit. SP DJPBN
Taraf KurniawanPelaksana pada Dit. TP DJPBN
Miesbaqoel MoenirPelaksana pada Dit. TP DJPBN
Dhika Harlian UtamaPelaksana pada Dit. TP DJPBN
Ni Putu Aryanti KamadeniPelaksana pada Dit. TP DJPBN
Dieny SukmiatiPelaksana pada Dit. TP DJPBN
Fajrialshah Amarul HaqPelaksana pada Dit. TP DJPBN
Wisnu AriadinPelaksana pada Dit. TP DJPBN
Prodho PraharantoPelaksana pada Dit. TP DJPBN
M. Heru AkhmadiPelaksana pada Dit. TP DJPBN
Isnain FikriansyahPelaksana pada Dit. TP DJPBN
NahwaniPelaksana pada Dit. TP DJPBN
Yohanes Probo SatrioPelaksana pada Dit. TP DJPBN
Setia ParasianPelaksana pada Dit. TP DJPBN
  

SUBTIM INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI

RinardiKasubdit TTI Dit. TP DJPBN
 Kabid Operasional TIK Pusintek
 Kabid Pengembangan Sistem Informasi Pusintek
 Kasubdit Pengelolaan Basis Data dan Dukungan TI Dit. SP DJPBN
 Kabag Umum Set DJPBN
 Kabag Keuangan Set DJPBN
 Kasi Penyajian Informasi Penganggaran Subdit TIP Dit SP DJA
 Kasi Duktek ITI Subdit TIP DJA
 Kasi Transformasi Komunikasi dan Basis Data Subdit TTI Dit TP DJPBN
 Kasi Transformasi Perangkat Keras Subdit TTI Dit TP DJPBN
 Kasi Transformasi Perangkat Lunak Subdit TTI Dit TP DJPBN
 Kasi Analisis Data Subdit Pengelolaan Basis Data dan Duk. TI Dit SP DJPBN
 Kasi Pengelolaan Basis Data Subdit Pengelolaan Basis Data dan Duk. TI Dit SP DJPBN
 Kasi Komunikasi Data Subdit Pengelolaan Basis Data dan Duk. TI Dit SP DJPBN
 Kasi Duktek Perangkat Keras Subdit Pengelolaan Basis Data dan Duk. TI Dit SP DJPBN
 Kasubbid Perancangan Jaringan Pusintek
 Kasi Basis Data Penganggaran Subdit TIP Dit SP DJA
Dedy Wahyu WinotoPelaksana pada Dit. Transformasi Perbendaharaan DJPBN
Sigit HardhiyonoPelaksana pada Dit. Transformasi Perbendaharaan DJPBN
Teguh PrasetyoPelaksana pada Dit. Transformasi Perbendaharaan DJPBN
Moh. Ardan WajidiPelaksana pada Dit. Transformasi Perbendaharaan DJPBN
Undip Yutoto Adi NugrohoPelaksana pada Dit. Transformasi Perbendaharaan DJPBN
Risvan ArdiansyahPelaksana pada Dit. Transformasi Perbendaharaan DJPBN
Siswo NugrohoPelaksana pada Dit. Transformasi Perbendaharaan DJPBN
Supyan Setiyo BudiPelaksana pada Dit. Transformasi Perbendaharaan DJPBN
Bayu Prasetya BasukiPelaksana pada Dit. Transformasi Perbendaharaan DJPBN
Ranto PakpahanPelaksana pada Dit. Transformasi Perbendaharaan DJPBN
Misbakhul MunirPelaksana pada Dit. Transformasi Perbendaharaan DJPBN

SUBTIM TATA KELOLA PERUBAHAN

Saiful IslamKasubdit Transformasi Proses Bisnis Internal Dit Transformasi Perbendaharaan DJPBN
 Kasubdit Harmonisasi Peraturan Jaminan Sosial Dit. HPP DJA
 Kasubdit Harmonisasi Penganggaran Dit. HPP DJA
Ludiro                                              Kabag Administrasi Kepegawaian DJPBN
Sahat M.T PanggabeanKabag Pengembangan Pegawai DJPBN
Didyk ChoiroelKabag Organisasi dan Tata Laksana DJPBN
 Kabag Kepegawaian DJA
Meriyam Megia ShahabKabag Organisasi dan Tata Laksana DJA
 Kasubbag Umum Kepegawaian Set DJA
 Kasubbag Organisasi Bag. OTL DJA
 Kasubbag Kepatuhan Internal Bag KBIH Set DJA
 Kasubbag Organisasi dan Kepegawaian Bag. TU Pusintek
 Kasubbid Bina Kepatuhan dan Manajemen Risiko TIK Bid. Perenc. dan Kebij TIK Pusintek
 Kasubbag Pengembangan Pegawai Bag. Kepegawaian DJA
 Kasubbag AKKP Bag Adm Kepegawaian Set DJPBN
 Kasubbag Mutasi Kepegawaian Bag Adm Kepegawaian Set DJPBN
 Kasubbag Pengembangan Kompetensi Bag Adm Kepegawaian Set DJPBN
 Kasubbag Pengembangan Kompetensi Bag. Pengembangan Pegawai Set DJPBN
 Kasubbag Pengelolaan Program Diklat Bag. Pengembangan Pegawai Set DJPBN
 Kasubbag Organisasi Bag. OTL Set DJPBN
 Kasubbag PKP Bag. OTL Set DJPBN
 Kasubbag Aklap Bag. Keuangan Set DJPBN
Iwan Teguh SetiawanKasi Transformasi Organisasi Subdit TPBI Dit. TP DJPBN
Ira Meilani AlwiKasi Transformasi SDM Subdit Duktrans Dit. TP DJPBN
Rianto Hadi JatmikoPelaksana pada Dit. Transformasi Perbendaharaan DJPBN
Ramli UsmanPelaksana pada Dit. Transformasi Perbendaharaan DJPBN
Anang Arief IndiyatnoPelaksana pada Dit. Transformasi Perbendaharaan DJPBN
Petter Ibnu ChristiantoPelaksana pada Dit. Transformasi Perbendaharaan DJPBN
Anwar SadatPelaksana pada Dit. Transformasi Perbendaharaan DJPBN
Rany FitrianiPelaksana pada Dit. Transformasi Perbendaharaan DJPBN
Adhi Kus SetyafitrinugrohoPelaksana pada Dit. Transformasi Perbendaharaan DJPBN
Purwo WidiartoPelaksana pada Bag pengembangan Pegawai Set. DJPBN
Mujono BasukiPelaksana pada Subbag Organisasi Bag. OTL Set. DJA
Ihsan MaulanaPelaksana pada Subbag Pelaporan Bag. OTL Set. DJA
Aris RismantoPelaksana pada Bag Kepegawaian Set. DJA
Joos Meikhel GaghenggangPelaksana pada Bid. Layanan dan Dukungan TI Pusintek
Nugroho Juli PurnamaPelaksana pada Dit. Transformasi Perbendaharaan DJPBN

 

No votes yet

SUB TIM PROSES BISNIS

Sudarto                                               Kasubdit Transformasi Proses Bisnis Eksternal, Dit TP, DJPBN
Made Arya WijayaKasubdit Transformasi Sistem Penganggaran, DJA
 Kabag Sistem Informasi Pengawasan Setitjen Kemenkeu
 Kasubdit Kekayaan Negara Negara Dipisahkan I, Dit. KN DJKN
 Kasubdit Pelaksanaan Transfer I, Dit. Dana Perimbangan DJPK
 Kasubdit Setelmen Transaksi, Dit. EAS, DJPU
 Kasubdit Pembinaan dan Pengembangan Pelaksanaan Anggaran, Dit. PA, DJPBN
 Kasubdit Perencanaan dan Pengendalian Kas, Dit. PKN, DJPBN
 Kasubdit Rekening Kas Umum Negara, Dit PKN, DJPBN
 Kasubdit Rekening Kas Negara, Dit. PKN, DJPBN
 Kasubdit Penerimaan Negara, Dit. PKN, DJPBN
 Kasubdit Sistem Akuntansi, Dit. APK, DJPBN
 Kasubdit Standar Akuntansi Pemerintah, Dit. APK, DJPBN
 Kasubdit Akuntansi KUN, Dit. APK, DJPBN
 Kasubdit Peraturan dan Pembinaan Perbendaharaan I, Dit. SP, DJPBN
 Kasubdit Peraturan dan Pembinaan Perbendaharaan II, Dit. SP, DJPBN
 Kasubdit Tarif, Remunerasi, dan Informasi BLU, Dit. PPKBLU, DJPBN
 Kasubdit Peraturan dan Standarisasi Teknis BLU, Dit. PPKBLU, DJPBN
 Kasubdit Verifikasi, Setelmen, Akuntansi dan Pelaporan, Dit. SMI, DJPBN
 Kasubdit Perencanaan, Kelembagaan dan Evaluasi, Dit. SMI, DJPBN
 Kasubdit Pelaporan Keuangan BUN, Dit. TP, DJPBN
 Kasi Transformasi Proses Bisnis Eksternal I, Subdit TPBE, Dit.TP, DJPBN
 Kasi  Transformasi Proses Bisnis Eksternal II, Subdit TPBE, Dit.TP, DJPBN
 Kasi  Transformasi Proses Bisnis Eksternal III, Subdit TPBE, Dit.TP, DJPBN
 Kasi Transformasi Proses Bisnis Internal I, Subdit TPBI, Dit.TP, DJPBN
 Kasi Transformasi Proses Bisnis Internal II, Subdit TPBI, Dit.TP, DJPBN
 Kasi Transformasi Proses Bisnis Internal III, Subdit TPBI, Dit.TP, DJPBN
 Kasi Perencanaan Sistem Penganggaran, Subdit TSP, Dit. SP, DJPBN
 Kasi Proses Bisnis Penganggaran, Subdit TSP, Dit. SP, DJPBN
 Kasi Penerapan Sistem Penganggaran, Subdit TSP, Dit. SP, DJPBN
 Kasi Klasifikasi Anggaran, Subdit TSP, Dit. SP, DJPBN
 Kasi Pelaporan Keuangan Pembiayaan, Subdit PKBUN, Dit. TP, DJPBN
 Kasi Pelaporan Keuangan Belanja dan Transfer,  Subdit PKBUN, Dit. TP, DJPBN
 Kasi Pelaporan Keuangan BUN Lainnya, Subdit PKBUN, Dit. TP, DJPBN
 Kasi Konsolidasi Laporan Keuangan BUN, Subdit PKBUN, Dit. TP, DJPBN
Ika IstakarianaAuditor Muda pada Inspektorat III, Itjen Kemenkeu
Angga JunaimiPelaksana pada Sekretariat Itjen Kemenkeu
Windasena WinarnoPelaksana pada Dit Transformasi Perbendaharaan, DJPBN
Pramudia Mulyono Muslim         Pelaksana pada Dit Transformasi Perbendaharaan, DJPBN
I Putu Danny Hadi Kusuma         Pelaksana pada Dit Transformasi Perbendaharaan, DJPBN
Linggo SupranggonoPelaksana pada Dit Transformasi Perbendaharaan, DJPBN
Agus HendartonoPelaksana pada Dit Transformasi Perbendaharaan, DJPBN
Dicky Zahkria ImanPelaksana pada Dit Transformasi Perbendaharaan, DJPBN
Haris RosenoPelaksana pada Dit Transformasi Perbendaharaan, DJPBN
Rudy IskandarPelaksana pada Dit Transformasi Perbendaharaan, DJPBN
Rizky DianantoPelaksana pada Dit Transformasi Perbendaharaan, DJPBN
Kholid HarisfauziPelaksana pada Dit Transformasi Perbendaharaan, DJPBN
Johan Pandu AsaPelaksana pada Dit Transformasi Perbendaharaan, DJPBN
SutarmanPelaksana pada Dit Transformasi Perbendaharaan, DJPBN
Rahadian Setyo NoegrohoPelaksana pada Dit Transformasi Perbendaharaan, DJPBN
Bonny AdamPelaksana pada Dit Transformasi Perbendaharaan, DJPBN
Arif KurniawanPelaksana pada Dit Transformasi Perbendaharaan, DJPBN
Hafez AdityaPelaksana pada Dit Transformasi Perbendaharaan, DJPBN
Ageng Rian AdriantoPelaksana pada Dit Transformasi Perbendaharaan, DJPBN
Isti'anahPelaksana pada Dit Transformasi Perbendaharaan, DJPBN
Raden SuhartiyanaPelaksana pada Dit Transformasi Perbendaharaan, DJPBN

SEKRETARIAT

Denny F. Singawiria                            Kasubdit Dukungan Tranformasi Perbendaharaan, DJPBN
Eko SulistijoKasi Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Subdit Duktrans, DJPBN
Herbudi AdriantoKasi Sarana dan Dukungan Jasa, Subdit Duktrans, DJPBN
Lasmaria ManurungKasi Pelaksanaan Pendanaan dan Verifikasi Pendanaan, Subdit Duktrans, DJPBN
Mas'udKasubbag TU, Subdit Duktrans, DJPBN
Dertina YuniatiPelaksana Dit. Transformasi Perbendaharaan, DJPBN
KhabibPelaksana Dit. Transformasi Perbendaharaan, DJPBN
Damar MintasihPelaksana Dit. Transformasi Perbendaharaan, DJPBN
PriyantoPelaksana Dit. Transformasi Perbendaharaan, DJPBN
Bambang UsmantoroPelaksana Dit. Transformasi Perbendaharaan, DJPBN
Pujo HardonoPelaksana Dit. Transformasi Perbendaharaan, DJPBN
HarwantoPelaksana Dit. Transformasi Perbendaharaan, DJPBN
IbrahimPelaksana Dit. Transformasi Perbendaharaan, DJPBN
M. NasirPelaksana Dit. Transformasi Perbendaharaan, DJPBN
FaridawatiPelaksana Dit. Transformasi Perbendaharaan, DJPBN
NurhayatiPelaksana Dit. Transformasi Perbendaharaan, DJPBN
Aulia IchsanPelaksana Dit. Transformasi Perbendaharaan, DJPBN
Rio HermawantoPelaksana Dit. Transformasi Perbendaharaan, DJPBN
Raden RuhataPelaksana Dit. Transformasi Perbendaharaan, DJPBN
Tatas Yogas BaktiluginaPelaksana Dit. Transformasi Perbendaharaan, DJPBN
Sri RahayuningsihPelaksana Dit. Transformasi Perbendaharaan, DJPBN

 

No votes yet