Strategi Penentuan Struktur Organisasi KPPN Yang Ideal

Sahabat SPAN, ada pepatah yang mengatakan, “ Change is constant”, yang artinya kurang lebih adalah perubahan itu pasti. Saat ini seluruh insan Kementerian Keuangan khususnya di Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Anggaran dan Pusintek sedang menanti diterapkanya SPAN sebagai sebuah perubahan besar di institusi ini. SPAN sebagai sebuah sistem akan membawa perubahan besar tidak hanya perubahan dari sistem lama ke sistem baru tetapi juga perubahan proses bisnis dan tentunya juga dengan segala implikasinya.

Salah satu dari implikasi tersebut adalah adanya rightsizing policy yang akan diterapkan di Kementerian Keuangan terkait perubahan struktur organisasi. Rightsizing policy adalah kebijakan yang diambil oleh pemangku kebijakan untuk menentukan bentuk organisasi yang ideal. Pengertian rightsizing tidak hanya mengacu pada upaya perampingan organisasi tetapi juga, upaya untuk memperbesar organisasi.

Oleh karena itu rightsizing lebih difokuskan pada kegiatan perumusan strategi untuk meningkatkan kemampuan organisasi secara terus menerus. Strategi didefinisikan sebagai cara-cara atau insiatif unik dari suatu organisasi dalam mencapai tujuannya untuk memenuhi visi dan misi organisasi. Struktur organisasi perlu dirancang sedemikian rupa guna memaksimalkan kemampuan organisasi untuk menjalankan strategi. Dalam konteks SPAN, Renstra DJPBN, Visi dan Misi Kementerian Keuangan serta Implementasi SPAN digunakan sebagai dasar dalam merancang strategi implementasi struktur organisasi ke depan.

Dalam proses rightsizing sebuah organisasi, mentalitas pegawai bersifat lebih tidak stabil karena adanya pemindahan pegawai yang mungkin tidak diinginkan, sehingga mudah sekali terpengaruh dan berdampak pada menurunnya semangat kerja dan rendahnya produktivitas. Guna mengantisipasi hal tersebut maka proses rightsizing perlu didukung oleh visionary leadership dan reward successes. Visionary leadership merupakan cara pandang strategis yang dimiliki oleh pimpinan organisasi untuk mengkomunikasikan berbagai alasan serta langkah-langkah pelaksanaan rightsizing kepada para pegawai dan masyarakat luas, sehingga diharapkan memperoleh dukungan secara optimal. Dalam konteks SPAN hal ini dilaksanakan oleh Tim CMC (Change Management and Communication) SPAN dengan melalui media KISS (Komite Impliemntasi SPAN dan SAKTI).

Reward success merupakan bentuk penghargaan yang diberikan oleh pimpinan organisasi kepada kelompok kerja yang berprestasi atau berbagai gagasan untuk memajukan organisasi.
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara sebagai kantor vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan akan menjadi salah satu institusi di Kementerian Keuangan yang akan mengalami rightsizing policy. Perubahan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu Transformasi Kelembagaan di Kementerian Keuangan, Penajaman Fungsi Perbendaharaan dan Implementasi SPAN.

Transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan adalah suatu agenda besar untuk mewujudkan Kementerian Keuangan yang unggul, terintegrasi serta berkelas internasional yang meninggalkan sekat-sekat sektorat namun harus lebih berorientasi pada proses bisnis yang terintegrasi, berbasis pada teknologi informasi dan sumber daya manusia yang unggul.

Penajaman Fungsi Perbendaharaan meliputi penajaman fungsi pembinaan SDM, kehumasan, dan keterbukaan informasi publik, penajaman fungsi monitoring penyerapan pagu anggaran, penajaman fungsi sebagai pembinaan, koordinasi, dan supervisi pelaksanaan fungsi perbendaharaan.

Implementasi SPAN membawa dampak yang cukup besar bagi KPPN karena adanya beberapa perubahan proses bisnis. Proses bisnis di KPPN yang mengalami perubahan cukup mendasar antara lain proses bisnis yang terkait dengan manajemen komitmen, manajemen kas dan manajemen pembayaran serta manajemen pelaporan. Perubahan proses bisnis juga membawa pengaruh bagi perubahan pada beberapa tugas pokok dan fungsi di KPPN. Selain terkait perubahan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, KPPN juga mengalami perubahan struktur organisasi.

Dengan berbagai strategi yang mempertimbangkan harmonisasi faktor Transformasi Kelembagaan di Kementerian Keuangan, Penajaman Fungsi Perbendaharaan dan Implementasi SPAN, maka struktur organisasi KPPN kedepan yang ideal akan terbentuk.

Oleh
Yogi Bekti Swasana

Beri Peringkat :

Your rating: None Average: 3.8 (4 votes)

Beri Komentar

Silakan login atau daftar dulu untuk mengirim komentar

Komentar Anda :

Bagikan Artikel Ini :

IT - Keamanan Data

Cari tahu jawabannya di halaman  F.A.Q.